Anggaran Pertanian Masih di Bawah 5 Persen

BREBES, suaramerdeka.com - Anggaran pembangunan bagi sektor pertanian yang bersumber dari APBN maupun APBD dinilai masih sangat rendah. Bahkan, besarannya masih di bawah 5 persen. Hal itu menjadi penyebab salah satu penghambat pembangunan sektor pertanian. Karenanya, petani meminta alokasi anggaran sektor pertanian dinaikan.

Hal tersebut terungkap dalam Rembug Tani dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Brebes ke-335, di Desa Tegalglagah, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Minggu (3/2).

Kegiatan yang bertemakan "Memperkuat Ekonomi Kerakyatan di Perdesaan" itu, dibuka Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE dan dihadiri Wakil Bupati Narjo, dan Wakil Ketua DPRD Brebes Drh H Agus Sutrisno.

Narasumber di antaranya, perwakilan Aliansi Petani Indonesia Fadil Kirom, Anggota DPR RI Daerah Pemilihan IX Jateng HM Nasrudin dan perwakilan Dinas Pertanian Pemkab Brebes. Sedangkan sekalu moderator adalah Drs Atmo Tan Sidik.

Perwakilan Aliansi Petani Indonesia, Fadil Kirom mengungkapkan, saat ini kondisi anggaran pertanian dari APBN di bawah 5 persen. Kondisi itu tentu cukup memprihatinkan. Apalagi, keberadaan petani di Indonesia selalu mengalah. Contohnya, ketika petani mampu mandiri memproduksi pupuk organik, maka perusahan pupuk akan bermasalah dan petani harus mengalah. Kemudian, ketika harga beras naik, orang-orang di kota pasti akan berunjukrasa karena tidak mampu membelu. Lagi-lagi petani juga harus mengalah.

"Salah satu langka untuk meningkatkan kesejahteraan petani dalam kondisi saat ini adalah mendorong daerah untuk membuat perusahaan daerah. Fungsinya, untuk mengontrol agar harga hasil pertanian stabil," ungkapnya.

Sementara, perwakilan Dinas Pertanian Pemkab Brebes, Ir Madya mengungkapkan, di 2013 ini anggaran pertanian dalam APBD Brebes secara total sebesar Rp 21 miliar. Anggaran itu berasal dari suntikan APBN sebesar Rp 9 miliar dan APBD sebesar Rp 11 miliar.

Dari alokasi APBD Rp 11 miliar tersebut, sebesar Rp 8 miliar dialokasikan bagi kegiatan yang bersinggungan langsung dengan petani. "Jadi, ada sekitar 70 persen anggaran yang digunakan langsung untuk petani, dari alokasi yang diberikan," katanya.

Ketua Kelompok Tani Sumber Pangan, Moh Subhan mengatakan, rembug tani itu dilaksanakan untuk meminta perhatian pemerintah daerah menyangkut anggaran pertanian. Sebab, kebijakan anggaran pertanian kini masih kurang dari 5 persen. Hal itu menjadikan kendala agenda memperkuat ekonomi kerakyatan.

"Kami harap agenda itu jangan hanya slogan saja. Karenanya, melalui rembug tani ini kami meminta agar anggaran pertanian dinaikan, minimal menjadi 30 persen," ujarnya.

( Bayu Setiawan / CN15 / JBSM )